Kemarin, di Jakarta beberapa Ketua LPM dari berbagai daerah, yakni Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), Ferdi Suoth (Sulawesi Utara) menyampaikan keluhan kepada Eni, perihal harga BBM di daerahnya yang belum seragam dengan harga BBM di Pulau Jawa.
Ketua LPM Kaltim Mujarni menyampaikan bahwa harga BBM di a Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp 30.000-Rp 50.000 perliter. Ketua LPM Papua Isak menyampaikan harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp 75.000, Ketua LPM Malut Hamzah menyampaikan harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp 35.000, dan Ketua LPM Sulut Ferdi menyampaikan kalau harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp 15.000.
"Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni.
Mendapat informasi dari warga itu, Eni terlihat kesal. Dia mengaku heran pemerintah belum konsisten melaksanakan kebijakan satu harga BBM secara di lapangan.
"Karena itu saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," katanya.
Eni menegaskan, kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.
Dia menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM. Meski demikian, pemerintah harus mencari solusinya. Salah satu solusi ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina.
"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.
Eni berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya.
"Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM," ucapnya.
Eni meminta, Presiden Jokowi selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Presiden jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan Pertamina terkait harga BBM.
"Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru," tegasnya.
Eni meminta kebesaran hati Pertamina untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. "Negara telah mengeluarkan biaya untuk merealisasikan kebijakan Presiden. Jadi kebijakan harus terealisasi di lapangan," cetusnya.