"Kecelakaan kapal laut Zahro Express di Kepulauan Seribu, terus kasus pilot mabuk konsumsi sabu ini menunjukan bahwa SOP dan pengawasan dari internal Kemenhub terhadap pelayanan masyarakat tidak berjalan baik," katanya kepada di Jakarta.
Rendy melihat aparat Kemenhub belum bisa menjalankan SOP keselamatan transportasi secara konsisten.
"Permen, UU Pelayaran, UU Kelautan harusnya dijalankan dengan baik di lapangan. Menhub sudah bagus kinerjanya, cuma anak buah di lapangan banyak yang nggak becus," katanya.
Rendy menilai musibah terbakarnya kapal Zahro Express merupakan fenomena puncak gunung es yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di pelayanan moda transportasi laut. Hingga saat ini, puluhan sampai dengan ratusan kapal laut banyak yang tidak layak.
"Banyak kapal beroperasi tanpa standar keamanan dan keselamatan, ditambah dengan pengawasan yang minim," katanya.
Karena itu, dia mendesak Kemenhub untuk membereskan permasalahan transportasi dari hulu hingga hilir. Risiko dan potensi terjadinya kecelakaan akan semakin besar jika dibiarkan. Diingatkan, Kemenhub bertanggung jawab penuh terhadap hal ini sebagai bentuk public services di bidang transportasi.
"Kalau transportasi air atau penyeberangan di Jakarta saja seperti ini, bagaimana pula yang di luar Jakarta? Mendapatkan akses transportasi air yang aman, selamat, nyaman, dan dengan tarif terjangkau adalah hak rakyat Indonesia," pungkasnya.