Panitia Khusus revisi Undang-Undang Pemilu dan pemerintah saat ini lagi membahas beberapa poin penting yang cukup alot perdebatannya.
Sejumlah isu belum sempat dibahas, seperti penentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diperkirakan bakal dibahas dengan alot.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berharap, DPR dalam hal ini Pansus revisi UU Pemilu dapat menghasilkan UU Pemilu yang bisa memenuhi rasa keadilan semua partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019.
Menurut dia, tidak hanya menguntungkan parpol besar atau yang sudah bercokol di DPR. "Misalnya soalpresidential threshold yang masih alot apakah 0% atau tetap 20%. Partai-partai masih terbelah dalam menyikapi," jelasnya.
Adi menambahkan, presidential threshold dalam Pemilu 2019 harus ditiadakan lantaran pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung serentak.
"Mestinya zero presidential thresholduntuk pencapresan karena belum ada klausul acuannya seperti apa. Kan enggak mungkin PT mengacu pada hasil Pileg 2014. Jelas itu langkah mundur," pungkasnya.