"Tentunya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kendaraan ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat," katanya kepada wartawan di Jakarta.
Anggota Komisi III ini mengatakan, bila alasan kenaikan tarif lantaran sudah lama belum disesuaikan, ini seharusnya jadi koreksi. Penyesuaian sebaiknya dilakukan secara berkala, agar masyarakat tidak kaget dengan besarnya nilai kenaikan biaya tersebut.
Aboe menyatakan, bilapun alasan kenaikan tarif adalah akibat kenaikan material pembuatan surat, seharusnya dipertimbangkan nilai keekonomisan biaya produksinya. misalkan saja pencetakan selembar STNK, masyarakat tentu mempertanyakan, apalah memang biayanya sampai 200 ribu. "Masak iya untuk pencetakan buku BPKB kendaraan, apa memang biayanya sampai dengan 375 ribu?" ujarnya.
Diingatkannya, apabila targetnya kenaikan tarif STNK dan BPKB, untuk menaikkan pemasukan negara. seharusnya dipatok angka psikologis yang bijak sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat.
Aboe menceritakan, kenaikan biaya pengurusan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB di beberapa daerah masih dilihat sebagai momok oleh masyarakat.
"Selain itu, pada beberapa waktu terakhir pencetakan TNKB ataupun BPKB bisa berbulan bulan dengan alasan kehabisan bahan. Tentu hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk masyarakat dan harus diperbaiki," ujarnya.
Aboe menceritakan, saat ini kerap menerima keluhan masyarakat di daerah pemilih, kebanyakan terkait harga kebutuhan pokok yang naik, namun pendapatan sehari-hari mereka stagnan. Dia meyakini, daerah-daerah pemilihan lain juga merasakan kesulitan yang serupa.
"Pemerintah jangan seenaknya dan mau instan saja cari pendapatan. Kalau demi pembangungunan rakyat dibebani dengan sesuatu yang memberatkan, ini sangat menyedihkan," pungkasnya.