Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Adies Kadir meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pemerintahan Myanmar di bawah rezim Suu Kyi dalan kasus Rohingya.
"Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini sudah melanggar HAM, sangat tidak beradab dan tidak berprikemanusiaan.
Katakanlah alasannya ada penyerangan oleh kelompok yang menewaskan aparatnya, apakah seluruh etnis yg tidak bersalah harus di bantai? mulai dari anak kecil, wanita sampai orang tua yang tidak berdaya?" Katanya di Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi III DPR mengingatkan, jangan sampai karena kebencian terhadap etnis atau agama tertentu, pemerintah Myanmar menghalalkan cara-cara yang tidak beradab.
Ditegaskannya, ormas MKGR akan mendesak Pemerintah Indonesia agar bertindak tegas, menarik Dubes yang berada di Myanmar, mengusir Dubes Myanmar dan perwakilannya yang ada di Indonesia. Sampai Pemerintah Myanmar dapat menjelaskan dan menyelesaikam masalah etnis Rohingnya dengan baik.
Sekjen Ormas MKGR ini meminta Pemerintah berani mengusulkan masalah Rohingnya ini ditarik menjadi urusan semua bangsa di dunia melalui PBB. Kalau perlu mengusulkan utk menarik piagam Nobel perdamaian yang diterima oleh Aung Suu Kyi, karena tidak sesuai dengan apa yang di perbuatnya saat ini," katanya.
Menurut Adies pemimpin Myanmar Suu Kyi saat tidak ubahnya seperti pemimpin yang tak beradab yang tega melakukan upaya jahat untuk melanggengkan kekuasaannya.
"Suu Kyi dan pemimpin di Myanmar saat ini seperti diktator. Mereka tidak boleh dibiarkan melanggar HAM apalagi melakukan genosida. Mereka harus diberi pelajaran," pungkasnya.