Roem menilai, sikap Presiden Jokowi sejalan dengan sikap Ormas MKGR yang menekankan tentang pentingnya pemerataan pembangunan di kota dan desa se-Indonesia.
Menurutnya, salah satu cara untuk menurunkan angka kesenjangan, bisa dilakukan kembali dengan cara memajukan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, di samping swasta dan BUMN.
"Kita apresiasi program pemerintahan Jokowi-JK 2017 yang ingin melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu caranya memajukan ekonomi rakyat yaitu melalui koperasi," katanya kepada wartawan di Jakarta.
Ketua BURT DPR ini optimistis, kehidupan bangsa Indonesia bisa maju apabila kembali menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar membangun perekonomian.
"Pembentukan KUD perlu lagi dilakukan. Kuncinya, perekonomian yang dibangun dengan gotong royong seperti koperasi merupakan obat mujarab untuk mensejahterakan rakyat," katanya.
Politisi senior Golkar ini menjelaskan, tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33.
Oleh sebab itu, jelas dia, perekonomian selayaknya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di samping itu juga perlu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, dan sikap mau berkorban untuk kepentingan seluruh kelompok.
Roem menilai, pemerintah Jokowi-JK saat ini sudah punya itikad baik untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di pelosok negeri. Contoh, dengan program pembangunan Infrastruktur yang tidak lagi hanya fokus di Pulau Jawa.
Namun, Roem mengingatkan, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat tanpa penurunan kesenjangan sosial, maka pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya saja.
"Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan akan menyimpan potensi instabilitas politik dan gangguan keamanan yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjutnya.
Dalam kesempatan ini, Roem tak lupa mengingatkan agar pemerintah mewaspadai pengaruh sistem perekonomian global yang mengarah pada paham liberalisme.
Kata dia, di negara yang mengedepankan gotong royong dalam menjalankan roda perekonomian negaranya, liberalisme merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan kehidupan ekonomi rakyat.
"Waspadai pengaruh paham ekonomi liberalisme ataupun komunisme. Ingat paham ideologi kita Pancasila, dengan soko gurunya adalah koperasi," ingatnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan.
"Kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor.