"Pelaku IKM banyak yang mati. Padahal kalau ekonomi kita menurun dan melambat sekarang, IKM bisa menjadi salah satu penopang dan pengaman untuk ekonomi kita, jadi perlu diperhatikan lagi untuk IKM," katanya kepada wartawan di Jakarta.
Nasril mengatakan, terpuruknya sektor IKM disebabkan kebijakan pemerintah di sektor industri, perdagangan, keuangan dan politik anggaran yang tidak pro terhadap IKM.
Dicontohkannya, pada sektor industri dan perdagangan, pemerintah banyak melakukan kesalahan dengan membuka selebar-lebarnya produk barang-barang impor dari luar negeri.
"Sektor IKM yang didengungkan akan dimajukan Jokowi saat pilpres, tidak tercermin dari kebijakan di Kemendag atau Kemenperin. Prioritas di sektor IKM yang ada sekarang semakin tidak jelas. Masak sekarang cangkul saja kita sekarang lebih banyak impor," urainya.
Politisi PAN ini menilai, dorongan politik pemerintah membangkitkan sektor IKM juga sangat lemah. Hal itu diperparah lagi dengan kebijakan sektor perdagangan dan industri pemerintah yang lebih condong membangun kedekatan politik ekonomi yang mengarah ke Negara Timur, khususnya China.
"Politik luar negeri kita harusnya kan bebas aktif sebagaimana diamanatkan Soekarno. Tapi, era sekarang justru kecenderungan ke China. Cita-cita Soekarno ketika mendirikan bangsa ini, justru bertolak belakang dengan kebijakan politik pemimpin negara saat ini," kata politisi senior ini.
Menurutnya, pelaku IKM sekarang ibarat jatuh tertimpa tangga. Maksudnya, selain tidak dapat perhatian dari pemerintah, di satu sisi mendapat tekanan dari pemerintah, terkait kewajiban membayar pajak.
"Tragis nasib pelaku IKM kita. Pelaku sektor rill benar-benar mendapat cobaan berat," katanya.
Nasril menambahkan, keterpurukan ekonomi Indonesia saat ini juga disebabkan karena pemimpin negara dalam membuat kebijakan mulai meninggalkan paham ekonomi berbasis kerakyatan seperti koperasi.
"Koperasi sudah tidak digubris. Koperasi yang dulu kita anggap sebagai soko guru bangsa,sekarang hancur lebur," bebernya.
Menurutnya,siapapun menteri di pemerintahan Jokowi akan sangat sulit bekerja optimal, jika arah kebijakan ekonomi pemerintahan sudah tidak lagi bebas aktif.
"Percuma reshuffle bongkar pasang menteri. Siapapun yang jadi menteri bakal kerepotan. Negara ini bisa lebih baik, kalau arahan pemimpin tertingginya jelas dan pro rakyat," pungkasnya.