Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meminta pergantian kursi Ketua Umum PPP pasca kasus OTT dan pengunduran diri Romahurmuziy dilakukan sesuai AD/ART. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan administratif dikemudian hari.
"Berdasarkan AD/ART hanya salah satu dari 10 orang Wakil Ketua Umum yang bisa menggantikan Romahurmuziy sebagai ketua umum. Itulah isi AD/ART hasil muktamar," katanya, Senin (18/3).
Syaifullah menegaskan, tidak ada mekanisme konstitusional lainnya atas nama apapun kecuali forum muktamar yang bisa merubah AD/ART. Oleh karena itu, pergantian ketua umum saat ini harus sesuai AD/ART.
"Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para senior dan ulama. Saya meminta wakil ketua umum diberikan kepercayaan untuk menggantikan Rommy sebagai plt," kata Wakil Ketua Fraksi PPP MPR ini. Dia menyarankan, para wakil ketua umum PPP segera kembali bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang menjadi Plt Ketua Umum. Jika perlu para wakil ketua umum bisa membuat kesepakatan untuk secara bergantian menjabat plt ketua umum.
"Demi kebesaran partai ini silahkan para wakil ketua umum bermufakat. Yang jelas wakil ketua umumlah yang bisa menggantikan ketua umum sekarang. Kecuali, kita mau segera menggelar muktamar," tegasnya.
Syaifullah mengingatkan, apabila pergantian ketua umum tidak dilakukan secara konstitusional sesuai AD/ART, maka dapat memicu masalah administratif dan konflik internal.
"Jangan sampai terjadi lagi konflik internal karena pemilihan pucuk pimpinan, kita sudah lelah dengan konflik internal," ingat tokoh muda asal Kalimantan Selatan ini. Syaifullah berharap, kader PPP tetap kompak dan semangat menyongsong Pemilu 2019, walaupun partai sedang menghadapi cobaan atas kasus tertangkapnya Romahurmuziy.
Dia juga menyakini dukungan PPP terhadap pasangan capres dan cawapres tak akan berubah, meskipun terjadi pergantian pimpinan partai.
"Memilih penganti ketua umum jangan sampai melanggar konstitusi partai. Utamakan kepentingan partai di atas kepentingan lainnya. Jangan sampai sesuatu itu berasal dari yang tiada, dipaksakan menjadi ada karena nanti pasti akan tiada," pungkasnya.