Calon penerima bantuan keagamaan dari Dinas Syariat Islam (DSI) provinsi Aceh untuk kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) disinyalir tidak tepat sasaran, pasalnya sejumlah nama yang tertera dalam daftar usulan yang dikirimkan dari Dinas Syariat Islam Abdya terdapat sejumlah nama pejabat dinas terkait.
Bantuan dana yang diperuntukkan bagi teungku-teungku seumubeut (guru mengaji) gampong yang aktif di Abdya tersebut sebanyak Rp. 3 juta per orang yang memiliki balai pengajian, dana ini bersumber dari anggaran DSI Aceh, hal tersebut sebagaimana diakui Kepala DSI Aceh, Dr.EMK. Alidar, S. Ag. M.Hum saat dikonfirmasi IstanaPos.com, Minggu (24/3/2019).
"Iya, ada balai pengajian yang akan dibantu oleh Dinas Syariat Islam sebesar Rp. 3 juta, tapi tidak semuanya (balai), yang hanya dapat per kabupaten/kota sekitar 20 balai," ungkap Kadis DSI Aceh, Dr.EMK. Alidar, S. Ag. M.Hum seraya mengatakan honor cuma-cuma itu untuk pribadi guru mengaji dari provinsi.
Kadis Alidar juga mengatakan nama-nama calon penerima itu atas usulan dari DSI kabupaten/kota, termasuk diantaranya Abdya, dan ia juga mengakui adanya temuan saat timnya melakukan verifikasi calon penerima bahwa tidak tepat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
"Balai (penerima) itu dipastikan dulu, ada 'ngak balai nya, kalau di Abdya itu, di Abdya atau di Aceh Selatan? ada temuan, pengajian nya itu di rumah, jadi rumah 'ngak boleh, ada temuan itu, itu pegawai, pegawai 'ngak ada balai pengajian," kata Kadis DSI Aceh, bahwa nama calon penerima bantuan darinya itu diketahui sebagai pegawai negeri sipil dan juga tak memiliki balai pengajian.
Ia menyebutkan bantuan dari DSI Aceh untuk para teungku pengajian itu belum tentu akan selalu ada, sebab hal ini dimungkinkan di tahun depan dan selanjutnya penerima nya itu bisa saja berganti, karena hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari DSI Aceh.
"Bantuan itu tidak selalu ada, bisa jadi tahun ini dapat, dan tahun depan orang lain pula (menerima), dan itupun dikasih akhir tahun, mungkin bulan Oktober atau November," sebut Alidar.
Alidar juga mengakui data calon penerima dari Abdya sudah ia terima, dan banyak calon penerima tidak sesuai ketentuan setelah timnya turun melakukan verifikasi. Dan DSI Aceh mempercayai kepada DSI Abdya terhadap data nama-nama calon penerima yang diserahkan kepada nya.
"Di Abdya sudah masuk (data calon penerima), banyak tidak pas (sesuai) juga itu, tapi kita belum rapat hasil data dari lapangan, dan kami juga tidak mungkin melakukan verifikasi semuanya, hanya mengambil sampel saja," akunya.
Sementara itu, Kepala DSI Abdya, Rajuddin, S. Pd membenarkan data nama-nama calon penerima bantuan teungku pengajian dari Abdya telah diserahkan kepada DSI provinsi Aceh, dan nama-nama tersebut diakuinya dari pejabat dinas yang dipimpinnya, tapi hal ini bukan atas nama jabatan karena nama-nama yang bersangkutan juga memiliki tempat pengajian di gampong masing-masing.
"Nama-nama yang diusulkan itu belum final, tapi yang diajukan itu sudah sesuai, seperti Teungku Junaidi, kan ada pengajian di Lama Inong (Kuala Batee), memang ada pengajian, bukan atas nama pejabat itu kita kirim nama," ujar Kadis DSI Abdya, Rajuddin, S. Pd.
Sebelumnya, Kadis Rajuddin mengatakan bahwa DSI Aceh meminta nama-nama guru pengajian di gampong-gampong dalam kabupaten Abdya agar segera dikirimkan ke provinsi sebagai calon nama penerima bantuan.
"Begini ceritanya itu, provinsi (DSI Aceh) meminta dikirimkan nama-nama teungku-teungku pengajian di gampong, harus segera, dan kita kan sudah kita data dan kita tanya teungku-teungku," katanya.