Hal ini juga untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan serta peran dan potensi sumber kesejahteraan sosial di masyarakat dengan adanya LKS atau Organisasi Sosial (Orsos).
“Karena itu LKS dituntut mampu bekerja dalam mencegah terjadinya permasalah sosial yang timbul di masyarakat,” kata Kadis Sosial Aceh, Alhudri.
Untuk pelaksanaan LKS, juga harus didukung oleh sumber daya yang mumpuni, baik itu sumber manusia, pendanaan serta sarana dan prasarana.
"Selanjutnya, LKS yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan lembaga tersebut ke intansi terkait, dalam hal ini ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Kemudian, DPM PTSP akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Aceh menyangkut kelayakan penerbitan izin yang diajukan oleh LKS tersebut," sebutnya.
Alhudri menuturkan, hakikat kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat sebagai isyarat untuk terbukanya peluang dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Karena LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
Melalui organisasi sosial, katanya, dapat dijadikan indikator seberapa besar peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena pertumbuhan organisasi sosial merupakan perwujudan atau penjelamaan dari tanggungjawab masyarakat sebagai mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk daoat memberikan motivasi dan pembinaan yang maksimal agar ke depan LKS mampu menjadi mitra kerja yang professional sehingga permasalah sosial mampu teratasi dengan baik dan sempurna,” harap Alhudri.
Sementara itu, Isnandar AKs, M.Si, selaku ketua panitia acara mengatakan, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini diantaranya adalah untuk meningkatkan peran intansi sosial dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Acara yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut menghadirkan peserta dari dinas sosial kabupaten/kota, DPM PTSP, serta Kesbangpol kabupaten/kota di Aceh. Sementara pemateri didatangkan dari unsur DPM PTSP, Kemenkumham, Kesbangpol dan Dinas Sosial Aceh.