Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi harap kinerja Polri yang baru saja merayakan ultah ke-72 akan semakin baik. Salah satu tugas penting Polri yang perlu dapat perhatian adalah pengamanan penyelenggaraan pemilu.
Aboe menjelaskan, Polri memiliki peran penting yang lahir dari tugas tambahan. Yaitu menjadi salah satu unsur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Setidaknya ada tiga peran penting yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam penyelenggaraan pemilu.
"Pertama, melakukan pengamanan tahapan pelaksanaan pemilu, agar peyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kedua, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu," ujarnya, kemarin.
Ketiga, lanjut Aboe, Polri melakukan tugas lain menurut Per UU yang berlaku seperti: melaksanakan tugas pelayanan penerimaaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta pemilu.
"Melalui kewenangannya Polri diharapkan dapat mengejawantahkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat)," cetusnya.
Ketua DPP PKS ini bilang, banyak dinamika lapangan yang kemudian bisa menjadi batu uji Polri dalam menjalankan tugas. Misalnya, soal pengangkatan anggota aktif Polri sebagai pejabat gubernur dalam masa Pilkada. Ide penempati Perwira Tinggi Polri yang masih aktif banyak mendapat penolakan karena dinilai tidak sejalan dengan MPR Nomor 7/MPR/2000 dan UU Polri. Setelah beberapa kali dibatalkan, namun ternyata praktik tersebut tetap terjadi pada pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, sikap hati-hati harus diambil Polri saat ada anggotanya maju dalam pilkada. Pilkada 2018, setidaknya terlihat ada tiga anggota polri yang berlaga dalam pilgub. Misalkan, Irjen Safaruddin yang maju di Pilgub Kaltim. Irjen Anton Charliyan yang maju di Pilgub Jabar, dan Irjen Murad Ismail di Pilgub Maluku.
"Tentunya sikap netral dan profesional Polri diuji ketika ada anggotanya berlaga dalam pemilu. Di tengah negara hukum dan demokratis, ada empat hal yang harus dijaga oleh Polri.
Pertama adalah tansparansi atau keterbukaan informasi hukum. Kedua, Polri harus mempertahankan netralitas. Ketiga, dalam menjalankan tugas penegakan hukum Polri harus menghadirkan rasa adil dan persamaan di depan hukum. Keempat, menciptakan stabilitas.
"Dalam rangka HUT ke-72, semoga polri semakin profesional, modern dan terpercaya," pungkasnya.