Ketua DPP PPP yang juga Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha menyarankan pemerintah dan publik tidak reaktif menyikapi keputusan pemerintah Israel yang menolak visa kunjungan WNI. Indonesia jangan terpancing dengan sikap arogan Israel.
"Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi tidak perlu melobi mereka untuk memberi visa kepada WNI. Menjalin hubungan dengan Israel juga tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia," katanya di sela-sela di Jakarta, Rabu (6/6).
Syaifullah berharap, umat Islam tidak berkecil hati apabila tidak bisa mengunjungi Masjid Al Aqsa, lantaran tidak mendapatkan visa dari pemerintah Israel.
"Israel negara penjajah, kita melanggar UUD dan amanat pendiri negara kalau menjalin hubungan dengan mereka. Jadi Ikhlaskan saja kalau WNI tidak bisa berkunjung ke Betlehemen," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Syaifullah menegaskan, tindakan Israel yang menjajah bangsa Palestina hingga saat ini tidak bisa dibenarkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Palestina harus tetap konsisten tidak menjalin hubungan dengan Israel.
"Kita jangan terpengaruh dengan permainan politik Israel. Kita harus tetap pada pendirian," tegasnya.
Syaifullah menilai penolakan visa WNI oleh Israel tidak perlu digembar gemborkan. Sebab, itu merupakan konsekuensi tindakan Indonesia yang mendukung penuh terwujud kemerdekaan Palestina dan melarang warga Israel masuk ke Indonesia.
"Indonesia memiliki hubungan historis dengan bangsa Palestina. Jadi kita memang seharusnya hanya mengakui Palestina dan tidak perlu mengakui Israel yang menindas bangsa Palestina," ujarnya.
Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sikap politik pemerintah Indonesia tidak berubah meski sejumlah warga negara Indonesia dilarang masuk Israel sehingga tak bisa berkunjung ke Yerusalem.
"Indonesia akan terus bersama Palestina memperjuangkan mereka mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka," kata Retno.