TULISAN OPINI:
Apa yang dilakukan Muhaimin dengan melontarkan wacana pasangan Capres-Cawapres Gatot-Muhaimin adalah sebuah manuver politik untuk meningkatkan bargaining position terhadap semua Capres, terutama pak Jokowi. Sepertinya Muhaimin ngebet benar dan sudah tidak sabar untuk menjadi Wakil Presiden.
Dalam konteks political game, bagi Golkar apa yang dilakukan oleh Muhaimin itu wajar dan biasa saja. Namun sebagai partai politik yang sudah menyatakan pencalonan kembali pak Jokowi sebagai Presiden untuk masa jabatan yang kedua, bersama Nasdem, Hanura, PPP, dan PDIP, kami tentu belum bisa mengambil sikap terhadap keinginan Muhaimin, terutama untuk menjadi Cawapresnya pak Jokowi. Hingga saat ini kami sesama partai politik pengusung belum sampai pada pembicaraan mekanisme penetapan apalagi penentuan nama Cawapres. Masing-masing partai politik masih mengkaji, menimbang, dan menyusun opsi-opsi, termasuk opsi mempersiapkan Cawapres dari internal masing-masing partai. Kami di Golkar pun juga sedang mempertimbangkan aspirasi yang masuk dari bawah struktur partai yang menginginkan agar Airlangga Hartarto diusung juga sebagai Cawapres. Hampir seluruh DPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menghendaki agar Ketua Umum kami diusung sebagai Cawapres.
Dalam konteks pencalonan Muhaimin, seharusnya PKB faham bahwa dalam sistem politik kita, partai politik atau gabungan partai politiklah yang akan ikut menentukan dan mengusung pasangan Capres-Cawapres. Oleh karena itu PKB mestinya saat ini mengambil posisi dan sikap yang jelas. Apa masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-JK seperti selama ini atau tidak. Bila masih, maka yang harus dilakukan adalah bergabung dan membangun komunikasi yang intensif dengan sesama partai politik pengusung Jokowi untuk membicarakan Cawapres, termasuk pencalonan Muhaimin. Bukan bermanuver terus di wilayah wacana publik. Kecuali kalau Muhaimin dan PKB sudah berketetapan hati ingin menjadi Cawapres dari Capres selain Jokowi.
Ahmad Doli Kurnia
Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera
DPP Partai Golkar