Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu indikator yang dipergunakan dalam mengukur masyarakat yang sejahtera adalah derajat kesehatan masyarakat tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, pada saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Batam dalam rangka inventarisasi materi pandangan RUU tentang Kebidanan. Pertemuan dilaksanakan pada hari Senin, 2 April 2018, di Graha Kepri, Batam.
Charles Simaremare senator dari Papua yang mewakili pimpinan Komite III DPD RI menyatakan bahwa, “Pengaturan mengenai kebidanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat. Dibutuhkan pengaturan yang komprehensif dan bersifat lex spesialis derogat lex generalis.
Charles menjelaskan, tantangan pelayanan kebidanan yang kerap terjadi di antaranya masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kualitas pelayanan kebidanan yang dianggap belum memuaskan, kualitas pendidikan kebidanan yang bervariasi, serta belum meratanya distribusi bidan. "Kondisi bidan sendiri kerap diabaikan baik keselamatannya maupun kesejahteraannya.” papar Charles.
Dalam pertemuan yang membahas RUU Kebidanan tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Walikota Batam Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Batam.
Jumlah bidan di Batam berlebih secara jumlah, tapi distribusinya masih belum merata, terutama di daerah kepulauan. Karena bidan banyak yang tinggal di kota, meskipun lokasi tugasnya di daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana menjelaskan, “Angka Kematian Ibu (AKI) di Kepri Tahun 2017 adalah 19 per 1000, masih lebih baik dari angka nasional 35 per 1000. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) di Kepri tahun 2017 adalah 19 per 1000, masih lebih baik dari angka nasional 35 per 1000 Kelahiran Hidup (KH).”
Di akhir acara, Gubernur Kepri menyatakan agar, “Adanya penyusunan RUU Kebidanan ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran bidan dalam pembangunan kesehatan. Dan mendukung DPD RI untuk memperjuangkan lahirnya RUU kebidanan ini," katanya.
Kunjungan Kerja ke Batam Kepulauan Riau untuk membahas RUU Kebidanan ini diikuti oleh 11 orang Senator Komite III DPD RI antara lain: Mohammad Nabil selaku tuan rumah dari Kepri, Rafli dari Aceh, Abu Bakar Jamalia dari Jambi, Habib Hamid Abdullah dari Kalsel, Bahar Buasan dari Babel, Emilia Contessa dari Jatim, Oni Suwarman dari Jabar, Muhammad Rakhman dari Kalteng, Abdurrahman Abubakar Bahmid dari Gorontalo, Maria Goretti dari Kalbar, dan Charles Simaremare dari Papua.