Dirut Pertamina Jangan Bikin Malu Presiden Jokowi
■ Oleh: Muhammad - 13 April 2018Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta Pertamina bersikap lebih bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak dan kebakaran akibat kebocoran pipa gas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang memakan korban jiwa.
"Pertamina kurang sensitif menangani kejadian luar biasa yang merenggut 5 nyawa. Dirut Pertamina tidak menunjukkan empatinya kepada keluarga korban. Bahkan rombongan komisi VII sudah kunjungan spesifik ke Balikpapan, tapi kok Dirut Pertamina belum sama sekali mengunjungi korban," katanya di Jakarta, Jumat (13/4).
Eni mempertanyakan, sikap Dirut Pertamina yang tidak hadir kemarin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII.
"Karena Dirut tidak hadir rapat kita batalkan sampai Senin besok sampai Dirut Pertaminanya bisa hadir untuk menjawab semua persoalan dari dampak kejadian kecelakaan ini," katanya.
Eni mengingatkan, bentuk pertanggungjawaban Pertamina selain memulihkan dampak pencemaran lingkungan, juga perlu memulihkan dampak kerusakan ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitar bencana terjadi.
"Dirut Pertamina jangan anggap sepele bencana ini. Komisi VII bisa bertindak lebih keras kalau pimpinan Pertamina tidak serius mengatasi masalah ini," tegasnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini menilai, respon Pertamina atas kejadian tumpahan pipa minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan ribuan pohon mangrove mati, harus lebih serius.
"Dirut pertamina jangan bikin malu presiden Jokowi yang dekat dengan rakyat. Pertamina harus contoh sikap pak Jokowi yang tanggap dan responsif kalau rakyat kena bencana," ujarnya.
Untuk diketahui, ledakan pipa gas Pertamina memakan lima korban meninggal dunia. Kelima korban adalah masyarakat yang pergi memancing saat kejadian berlangsung. Mereka sebagian terjebak api dan sebagian tenggelam di laut saat berusaha menyelamatkan diri.
Para korban tersebut ialah Sutoyo (52), Suyono (45), Imam Nurokhim (41), Agus Salim (42), dan Wahyu (27), semuanya warga Kota Balikpapan.
Informasi, Komisi VII DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke Balikpapan, untuk memastikan bahwa penanganan tumpahan minyak dilakukan sampai tuntas.