Menteri Sosial Idrus Marham memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) akan tuntas Februari ini. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Mensos berkeliling ke sejumlah daerah, bersama-sama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI memantau pencairan bantuan berjalan baik.
"Saya optimis. Makanya ini saya keliling terus bersama Komisi VIII. Ini kita diawasi. Sebab salah satu tugas DPR kan mengawasi kami yang bekerja di eksekutif. Termasuk dalam hal ini mengawasi sejauh mana penyaluran bansos berlangsung," kata Mensos di sela-sela acara Penyaluran Bansos PKH dan Rastra, di Serpong, Kota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (21/02/2018).
Mensos menekankan, Kemensos ingin menempatkan bulan Februari ini sebagai Bulan Tuntas Bansos tahap pertama. Kementerian Sosial sudah melakukan sejumlah langkah koordinasi, baik dengan Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) ataupun dengan Komisi VIII DPR RI.
Selain PKH, Mensos juga ingin memastikan program beras sejahtera (Rastra) termasuk juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus selesai Februari 2018. "Ini adalah bulan kedua jadi harus kita pastikan semua. Tidak ada yang boleh tersisa dan oleh karena itu bapak Presiden menginstruksikan kepada saya selaku Menteri Sosial untuk turun memastikan semua berjalan baik," kata Mensos.
Mensos tidak memungkiri, PKH dan bansos rastra/BPNT mungkin saja tidak serentak di semua daerah di Indonesia. Untuk beberapa daerah yang berada di lokasi yang sulit dijangkau misalnya di sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur atau Papua, bisa jadi menghadapi kendala.
Di kawasan seperti ini, sangat mungkin sambungan internet tidak stabil yang membuat pencairan melalui kartu (yang membutuhkan koneksi internet), terhambat. Atau juga infrasruktur jalan yang tidak terbangun baik.
Untuk itulah, Presiden memerintahkan kepada Mensos agar menyisir kembali, siapa saja yang belum menerima bantuan. Mensos harus mengecek apakah betul seluruh bantuan untuk rakyat sudah sampai kepada yang berhak.
"Kalau sudah sampai apa betul (akurat dari aspek) jumlahnya," katanya. Pada saat koordinasi dengan Himbara, terungkap bahwa rata-rata keluarga di sejumlah daerah di Indonesia yang sudah menikmati pencairan bantuan sekitar 60 persen. "Masih ada waktu tersisa, dan kita jalan terus", katanya.
Terkait skema subsidi rastra rakyat yang sebelumnya dikenai uang tebusan Rp1.600/kg, kini bebas pungutan, Presiden memerintahkan kepada Mensos, untuk mengecek apakah benar sudah sesuai? "Apakah masih ada yang bayar, itulah perintah kedua Presiden kepada saya," katanya.
Yang ketiga adalah agar Mensos mengecek anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH ini mungkin ada yang berprestasi, langkah apa yang bisa dilakukan negara agar prestasi itu bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. "Itulah sebabnya saat ini kepada 10 anak-anak yang berprestasi sudah diberikan bonus," katanya,
Perintah Presiden untuk melakukan cek-ricek ini penting diperhatikan. "Sebab kalau kita tidak kita cek bisa saja jadi cekcok. Kenapa jadi cekcok karena berasnya tidak sampai. Kalau tidak sampai harus jelas alasannya kenapa. Lha tapi ini saya cek sendiri lihat sendiri selama ini, _Alhamdulillah_ hasilnya sudah sampai," katanya,
Langkah turun ke lapangan ini, sejalan dengan perintah Presiden untuk memastikan masyarakat Indonesia terurus dengan baik. "Kata Presiden 'pastikan semua rakyat Indonesia yang menghadapi masalah harus ditangani dengan baik'," katanya,
Survey Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September mencapai 26,52 juta atau berkurang 1,19 juta orang dibanding Maret 2017. PKH dan Bansos Pangan merupakan Program yang memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. (*)