Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto. Tugas penting panglima terpilih adalah menjaga NKRI dari ancaman paham komunisme.
"Langkah Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi sudah betul. Tentunya pilihan tersebut telah berdasarkan pertimbangan kompetensi dan prestasi yang ideal," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12).
Aboe menjelaskan, ada tiga tugas utama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat menjabat sebagai panglima TNI. Pertama adalah melanjutkan peran TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, utamanya dalam mengamankan wilayah perbatasan ataupun mengamankan wilayah rawan konflik seperti papua ataupun poso.
"Selama ini keberadaan penjagaan TNI di perbatasan dapat menekan kejahatan lintas negara, seperti narkoba ataupun perdagangan orang," katanya.
Ketua DPP PKS ini menambahkan, tugas kedua Hadi adalah melanjutkan peran TNI dalam mengamankan ideologi negara, selama ini TNI sangat dipercaya masyarakat ketika harus berhadapan dengan ideologi terlarang seperti komunisme.
"Sebagaimana diketahui bersama beberapa waktu terakhir banyak gerakan yang dicurigai merupakan bentuk kebangkitan komunisme atau mungkin juga komunisme gaya baru yang harus diwaspadai. Karena kita pernah memiliki sejarah kelam dengan adanya upaya pergantian ideologi pancasila di tahun 1965," terangnya.
Aboe menambahkan, tugas ketiga Marsekal Hadi adalah membangkitkan kewaspadaan nasional agar seluruh komponen bangsa mawas diri dengan proxy war. Sebuah pola perebutan kekuasaan di dunia dengan cara dan model yang baru. Panglima harus mampu menyadarkan bangsa ini akan bahaya proxy war tersebut.
"Saya ucapkan selamat bekerja untuk Marsekal Hadi Tjahjanto, kami percayakan pengelolaan TNI kepada beliau. Dan kami berharap, beliau akan bisa melanggengkan doktrin manunggalnya TNI dengan rakyat. Agar TNI selalu dekat dan dicintai rakyat," ujarnya.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, Jumat (8/12/2017). Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.