Wakil Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha yakin langkah Presiden Joko Widodo mengajukan Hadi Tjahjanto akan diterima DPR.
"KSAU sosok yang berprestasi dan dekat dengan semua kalangan. Beliau juga punya dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap negara. Jadi saya haqqul yakin disetujui DPR," katanya di Jakarta.
Menurutnya, langkah Presiden Jokowi yang mengajukan Kepala Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmatyo brilian, sesuai dengan prosedur, serta memenuhi persyaratan.
“Fit and propertest hari ini beliau InsyaAllah disetujui. Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi pengajuan KASAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah memenuhi persyaratan,” katanya.
Syaifullah mengatakan, dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini kesempatan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memang menjadi jatah Angkatan Udara.
Jatah bagi Angkatan Udara sejatinya diberikan sejak Jenderal TNI Moeldoko pensiun. Namun, kala itu karena ada kemungkinan pertimbangan lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali Panglima TNI dari unsur Angkatan Darat, yakni Gatot Nurmantyo.
Syaifullah menambahkan, mengenai calon tunggal Panglima TNI ini tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar undang-undang. Justru, kata dia, secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif.
“Ini hak presiden. Pengangkatan Panglima TNI adalah sesuai konstitusi dan prosedur. Selain itu, aspek kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dari persyaratan yang dimiliki pak Hadi,” katanya.
Menurut Syaifullah, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI karena sudah menjadi Kepala Staf TNI AU dan memiliki karier militer yang cukup baik. Marsekal Hadi dinilai salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini. "Beliau dekat dengan wartawan juga. Ini bagus kan, hehe," guraunya.
Syaifullah menilai momentum pergantian Panglima TNI tidak akan memiliki dampak politis apabila dilakukan sebelum Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018.