"Pemegang saham atau pemerintah jangan hanya diam. Segera diambil keputusannya oleh Pemegang Saham. Jangan sampai BUMN menjadi beban pemerintah terus menerus," katanya di Jakarta, kemarin.
Pria yang biasa disapa Ari ini mempertanyakan, apakah akan dibiarkan terus BUMN merugikan dengan business model yang ada, atau dikonsolidasikan atau diakuisisi oleh BUMN yang lebih besar dengan lini usaha yang mirip.
"Atau kalau rugi terus bisa juga dilikuidasi atau juga direposisi menjadi Badan Layanan Umum seperti Perum Bulog," katanya.
Politisi PDIP ini menilai, kerugian BUMN selama ini tidak melulu akibat dari kesalahan darii manajemen atau direksi perusahaan. Bisa jadi juga karena ketatnya persaingan di lini bisnis yang ada.
"Pemegang sahamlah yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk menentukan masa depan daripada BUMN. Direksi hanya menjalankan arah kebijakan dari pemegang saham," ujarnya.
Menurut Ari, dalam mengevaluasi kinerja BUMN, Ari menyarankan pemerintah memilah sesuai kasus di masing-masing BUMN yang mengalami kerugian. Dia menilai, BUMN yang tahun lalu untung, namun tahun ini merugi, itu hal yang biasa dan perlu pendalaman penyebabnya saja, agar kemudian dapat melakukan perbaikan.
"Kalau ada BUMN merugi baru-baru ini saja, sebaiknya dicari dulu akar permasalahannya kenapa bisa merugi. Direksi BUMN itu ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi saya tidak pernah menyalahkan serdadu (manajemen). Yang salah selalu jenderalnya (pemegang saham)," pungkasnya.