Dalam merespons dinamika yang terjadi di Indonesia, Pengurus Pusat Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) memutuskan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas pangan.
"Dengan berpengang teguh kepada penerapan ekonomi Pancasila," ujar Ketua Umum PP Perpadi Sutarto Alimoeso di Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Keputusan tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang dihasilkan ketika berdialog dengan berbagai instansi terkait di sela acara pelantikan pengurus Perpadi Banyuwangi, Rabu (26/7/2017).
Misalnya, Satgas Pangan Polri, Deputi Bidang Pangan Menko Perekonomian, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan, Direktur Pengadaan Bulog, serta pengurus Perpadi pusat maupun daerah.
Perpadi selaku organisasi yang terdiri dari pengusaha kecil hingga besar juga siap menjadi mitra pemerintah dalam penempatan kebijakan strategis soal pangan.
"Di tingkat pusat dan daerah untuk kesejahteraan bangsa dan negara," sambung Sutarto.
Kemudian, berkomitmen menciptakan bisnis perberasan yang efisien dengan pendekatan kewilayahan (cluster) dan berkeadilan secara ekonomi.
Karenanya, Perpadi berusaha menempatkan petani dan konsumen sebagai sahabat bisnis yang adil. "Di bawah koordinasi dan sinkronisasi pemerintah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," jelasnya.
Sebagai organisasi profesi bersifat independen, Sutarto menegaskan, Perpadi pun bebas dari kepentingan.
"Baik secara politis maupun keberpihakan pada satu kelompok masyarakat tertentu," katanya.
Perpadi juga berharap pemerintah memberikan perlindungan hukum dan ekonomi secara merata dalam berusaha di bidang pangan "Khususnya perberasan," tutup Sutarto.
Foto: Pertanian.go.id