Wabendum DPP Partai Golkar Zulhendri Hasan meminta semua pihak tidak mendeskreditkan Ketum Partai Golkar Setya Novanto yang masih berstatus tersangka, dan belum terbukti bersalah melalui keputusan pengadilan.
Zulhendri menegaskan bahwa internal Partai Golkar sampai saat ini sepakat untuk mendukung dan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tetap menjunjung tinggi obyektifitas dan netralitas penegakan hukum.
"Internal Partai Golkar sepakat menyikapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Ketum bapak Setya Novanto harus disikapi secara hukum pula dengan mengunakan pendekatan hukum," katanya di Jakarta.
Zulhendri menghimbau semua kader Partai Golkar agar menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang mengatakan Stnov bersalah, maka harus dipandang tidak bersalah, dan karenanya secara de facto dan de jure.
"Kami sepakat untuk terus mengawal dan mengamankan bahwa Bapak Setya Novanto sebagai Ketum DPP Partai Golkar, yang mesti dijaga kehormatannya," ujarnya.
Zulhendri menilai, yang perlu menjadi konsentrasi kader Partai Golkar saat ini adalah bagaimana roda organisasi Partai Golkar berjalan secara berkesinambungan, utamanya dalam menghadap pilkada dan pileg, agar para kader Partai Golkar tampil sebagai pemenang dalam pertarungan politik secara nasional.
"Termasuk dalam agenda Pilpres 2019 agar Presiden Jokowi yang diusung kembali oleh Partai Golkar diharapkan menang dalam pesta demokrasi 2019 nanti," harapnya.