Data Fakta:
- 962.351 keluarga di Jawa Tengah mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)
- Bantuan sosial yang telah digelontorkan untuk Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp4,6 Triliun
- Tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di 98 kota dan 200 kabupaten dapat menikmati aksesibilitas perbankan
- Bantuan sosial untuk ibu hamil dan balita Rp1,2 juta, siswa SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA Rp 1 juta. Empat kali dicairkan dalam setahun
- Fitur elektronik Kartu keluarga Sejahtera (KKS) bisa menjadi tabungan dan menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3Kg, dan subsidi listrik
Salatiga - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, skema Bansos yang diusung Kementerian sosial terbukti mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, Salatiga (17/1).
Khofifah mengatakan percepatanan keuangan inklusif yang dilakukan Kemensos lewat E-Warong PKH berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.
"Akhir tahun 2017, tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten dapat menikmati aksesibilitas perbankan," tuturnya.
Menurut Khofifah, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Ditambahkan, intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Karena bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3Kg, dan subsidi listrik.
"Penyaluran bantuan nontunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan. Jadi tidak serta merta diambil semua saat bansos ditransfer," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan selama tahun 2016, besar bantuan sosial yang telah digelontorkan untuk Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp4,6 Triliun.
Bantuan sosial tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Eks Tim-tim, Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, Beras Sejahtera, Bantuan Kendaraan Siaga Bencana, Bansos Keserasian Sosial, Bansos Sarana Lingkungan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Bansos KUBE Perkotaan, dan Bansos RS RTLH Perkotaan.
"Khusus PKH, menjangkau 962.351 keluarga di Jawa Tengah," imbuhnya.
Harry menerangkan, PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi kepala keluarga miskin yang memiliki sejumlah kriteria. Yakni terdapat ibu hamil dan balita, serta memiliki anak sekolah usia SD, SMP, dan SMA.
Besaran bantuan yang diberikan yaitu untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ibu hamil dan balita Rp1,2 juta, siswa SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA Rp 1 juta. Semua empat kali cair dalam setahun. (*)