Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi berharap akademiai kampus dilibatkan dalam acara debat pilpres. Selain itu, diharapkan peran pembawa acara dinetralisir dalam debat berikutnya.
"Acara debat berikutnya mungkin perlu dievaluasi mengenai peran pembawa acara. Sebab kemarin kalau kita perhatikan, beberapa kali Pak Prabowo diinterupsi dikatakan bahwa waktu sudah habis, padahal waktu masih ada sekian detik," katanya di Jakarta.
Menurutnya, publik akan berspekulasi apabila pembawa acara mengintetupsi salah satu calon. Tentunya hal ini perlu dihindari, sehingga KPU akan terlihat benar benar fair dan tidak berpihak.
"Berikutnya saya mendorong TV nasional bekerja sama dengan kampus untuk membuat bedah debat pilpres. Fokusnya adalah menguji data dan fakta yang digunakan dalam debat, sehingga publik tidak akan tersesat dengan data bohong atau palsu," katanya.
Aboe menyarankan, debat pilpres juga lebih memperdalam materi substansi debat. Misalkan saja soal kebakaran hutan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Ini memperkuat bahwa kebakaran hutan itu benar benar terjadi," cuitnya.
Ditambahkannya, contoh lain yang bisa diperdalam adalah klaim presiden yang telah memenangkan gugatan kepada 11 perusahaan akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.
Faktanya, sampai hari ini menurut informasi lembaga yang consern terhadap lingkungan belum ada seperpun ganti rugi yang sudah dibayarkan. Padahal seharusnya ada denda sampai 18,9 Trilyun yang seharusnya dibayarkan.
"Tentunya fakta mendalam seperti ini harusnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat," pungkasnya.