Politisi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mendesak Pemerintah Jokowi berperan aktif dalam membantu etnis Uygur keluar dari problem pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mereka terima.
“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain,” katanya di Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, Konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya sikap politik luar negeri kita tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.
“Pada konteks kasus Uygur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasya.
Anggota Komisi III DPR ini tak lupa mendesak Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uygur terbebas dari pelanggaran HAM.
Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama.
“Kita tidak bisa membiarkan penindasan terhadap saudara-saudara etnis Uygur. Indonesia harus berperan membantu membebaskan etnis Uygur dari penindasan,” pungkasnya.