Mereka mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Koordinator Wilayah Sumatra FORKONAS PDOB Aduwina Pakeh, M.Sc dalam orasinya dihadapan ribuan pejuang CDOB menyatakan, DOB adalah perintah Konstitusi, landasannya adalah Undang-Undang, jadi Presiden harus melaksanakan Konstitusi tersebut yang mengamanahkan Pemerintah untuk mengeluarkan 2 PP yaitu Detada & Desertada. Jika tidak segera diterbitkan, Presiden dianggap telah mengangkangi UU," teriak Aduwina Pakeh lewat pengeras suara dari atas Mobil Komando. Alasan ketidakmampuan anggaran Negara yang sering disampaikan oleh pihak Istana adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak mendasar, begitu disampaikan Aduwina.
“Kami datang bukan untuk mengemis, bukan untuk merengek, kami datang untuk mengingatkan Pemerintah agar melaksanakan tanggungjawabnya terhadap perintah Undang-Undang. Proses pemekaran sudah kami penuhi semua sesuai syarat yabg tertuang dalam UU 23/2014 diawali dengan analisa mendalam terhadap potensi dan peluang kemandirian dari masing-masing daerah bila ingin mekar” kata Aduwina, Senin (24/9/2018).
Aduwina menegaskan, sumber daya yang tersedia di masing-masing Calon Daerah Otonom Baru (CBOD) sangat cukup untuk membiayai kebutuhan awal pemerintahan. Pasalnya kata Aduwina, pemerintah lupa akan sejarah Negeri ini pada awal kemerdekaan. Saat Negara belum memilikiki uang untuk membiayai aktivitas negara, kesultanan Jogyakarta dan Aceh tampil mensport Negara dengan dukungan biaya yang cukup.
Lanjut Aduwina, semua CBOD telah sepakat untuk mensuport Pemerintah Pusat pada tahap awal pemekaran (Pembentukan Daerah Persiapan) dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan melalui konsep Smart City.
"Selain itu, kami daerah CDOB sudah siap dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki untuk mendukung jalannya pemerintahan baru DOB di 3 tahun pertama, hal ini juga didukung oleh Seluruh kepala desa dalam wilayah pemekaran. Desa lewat dukungan dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya mampu menghidupi pembangunan desa, ini potensi yang sangat besar dalam mendukung pemekaran," terang Aduwina Pakeh yang juga Dosen Administrasi Negara Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Aceh.
Diketahui, ratusan Delegasi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB Se Indonesia sebelum berunjuk rasa didepan Istana Negara, terlebih dahulu beraudensi dengan para senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) digedung MPR/DPR RI di Jakarta.
Muhammad Taufik