Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Dili Kurnia menyayangkan rapat pleno Partai Golkar awal pekan lalu sama sekali tidak membicarakan Munaslub, malah membahas "surat wasiat" yang menghasilkan keputusan adanya plt. Plt.yg ditunjuk pun adalah Sekjend.
"Rapat ini menyimpang dari perspektif kelaziman dan etika organisasi. Di mana masih ada Ketua Harian dan 9 Korbid serta puluhan Ketua, ditunjuk Sekjend yang fungsi dan tugas utamanya adalah administratif," katanya.
Menurut Doli, surat wasiat Setya Novanto itu, bagi orang yang rasional dan waras, sudah seharusnya ditolak. Karena cara itu menunjukkan bahwa SN menganggap Partai Golkar dan DPR seperti perusahaan milik pribadinya, seperti SN lah pemilik saham mayoritas, yang seluruh keinginannya harus dipenuhi, sekalipun saat ini dia berada di tahanan. Betapa terhinanya bangsa ini, lembaga tinggi negara seperti DPR dan institusi publik seperti Partai Golkar dikendalikan oleh seorang dari balik jeruji.
"Dengan situasi seperti itu, saya cuma berharap ada kesadaran baru yang tumbuh dari dalam DPP. Kesadaran yang penuh dan tidak maju mundur, tidak ragu-ragu. Masak dari 200-an lebih orang pengurus DPP ngak ada yang punya nalar dan berusaha melihat realitas bagaimana muaknya publik dengan "tragedi SN" ini.
Coli mempertanyakan, apa semua pengurus DPP itu memang sangat tergantung dan kepentingannya 100% tersandera oleh SN? Apa jati diri mereka pun SN juga yang tentukan? Apa mereka tidak sadar bahwa partai ini milik semua, milik publik, bukan milik SN dengan kroninya.
"Selain itu saya juga berharap kepada DPD Provinsi, yang juga bisa sebagai penentu untuk terselenggaranya Munaslub atau tidak. Saya mendengar dalam beberapa hari terakhir ini ada konsolidasi yang dilakukan sesama DPD Provinsi," ujarnya.
Doli berharap DPD melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing. Ini momentum bagi DPD Provinsi untuk merubah image dari sebelumnya seperti "cap stempel" DPP untuk menyatakan kesolidan dukung SN ke publik berubah menjadi "garda terdepan" perubahan di dalam tubuh Partai Golkar.