Melihat perkembangan seputar isu pengadaan senjata yang sedang berkembang, pihak luar diharapkan tidak bersikap provokatif yang bisa berdampak pada tidak harmonisnya hubungan antar institusi.
Pesan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi saat menjawab pertanyaan dari salah satu peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, kemarin.
“Saya perlu mengingatkan, jangan sampai ada pihak luar yang memanfaatkan situasi ini, sehingga institusi TNI dan Polri bisa dibenturkan. Ini gak boleh terjadi, maka perlu saya ingatkan agar kita semua waspada,” terang anggota MPR dari Dapil Kalsel I tersebut.
Habib mengingatkan semu pihak bertanggung jawab untuk ikut menjaga harmoni antar institusi TNI-Polri. Sebab, edua institusi tersebut adalah aset bangsa, oleh karenanya kita harus rawat dan berdayakan dengan baik.
"Harus dihindari segala situasi yang tidak menguntungkan, apalagi jika menimbulkan potensi gesekan yang tidak menguntungkan, atau bahkan menimbulkan bahaya,” papar salah satu wakil ketua DPP PKS tersebut.
Lebih lanjut, Aboe meminta agar para tokoh nasional ketika berkomentar mengenai kasus ini lebih mengutamakan integrasi bangsa. Semua pihak harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal tersebut adalah modal dasar menjaga keutuhan bangsa ini. "Jangan sampai isu-isu seperti ini digoreng pihak yang tidak bertanggung jawab dan membuat retak persatuan kita,” tukas Wakil Ketua FPKS tersebut.
Aboe menyarankan agar polemik tersebut disudahi karena tidak membawa manfaat. Kata dia, apa yang disampaikan oleh Panglima merupakan warning, kondisi yang belum terjadi. Karenanya, polemik ini tidak perlu diperpanjang, sebab hasilnya bisa kontra produktif untuk bangsa.
"Kita ambil hikmahnya saja, bahwa semua institusi perlu mengikuti aturan hukum dalam pengadaan dan pengelolaan senjata,” tutupnya.