Powered by Blogger.

Mobile Menu

Bola

ShowBiz

Bisnis

Asian Games 2018

CPNS 2018

Liputan9

Liputan9
Liputan9

Menu Bawah

Populer

Follow Us

Advertisement

Top Ads

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Advertisement

Masukkan script iklan 970x90px

More News

logoblog

PKS Dorong Presiden Ambil Peran Selamatkan Rohingya

10 September 2017

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengecam aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dia minta Presiden Jokowi tak tinggal diam dalam kasus kejahatan kemanusian ini.

"Saya mengecam masih berlangsungnya kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kejahatan genosida di Myanmar yang menimpa etnis rohingya harus mendapatkan perhatian dunia," katanya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam dalam kasus Rohingya, pemerintah Indonesia harus berperan aktif menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi.

"Presiden perlu menggunakan pengaruh Indonesia yang cukup besar di ASEAN. Hal ini harus dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian kejahatan kemanusian yang terus terjadi di Myanmar," desaknya.
Aboe mengatakan, kerja sama regional dalam Asia Tenggara harus mampu melahirkan keamanan kawasan dengan mengedepankan nilai nilai kemanusiaan. "Dalam kasus Rohingya forum Asean harus bisa mengambil peran yang strategis guna mencegah berlarut-larutnya konflik," katanya.

Dia mengusulkan, Presiden Joko Widodo menggunakan pengaruh kuat Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI), melalui forum OKI Indonesia harus berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan genosida di Myanmar dan berbagai dampaknya.
"Hal ini menjadi isu penting untuk OKI, karena etnis Rohingya yang selama ini ditindas adalah warga muslim. Kita tidak boleh biarkan saudara kita sesama muslim tertindas," cetusnya.

Aboe menyampaikan, peran aktif pemerintah dalam persoalan Rohingya di tunggu masyarakat, karena selama ini yang terlihat aktif dalam isu kemannusiaan Rohingya mayoritas adalah Non Goverment Organization (NGO).

"Peran politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ditunggu masyarakat. Peran politik ini merupakan amanat konstitusi dan para pendiri negara. Indonesia tidak boleh diam saja apabila terjadi penindasan di muka bumi ini," pungkasnya.