Mahkamah Konstitusi selama menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilukada dalam praktiknya telah mengalami perubahan yang signifikan serta meluas berkenaan dengan kedudukan hukum, objek sengketa, dan pokok perkara.
Hal tersebut disampaikan Heru Widodo advokat senior dalam jelang sidang Disertasi Doktor Ilmu Hukum Tata Negara kepada wartawan di Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (10/7).
Heru menerangkan, pergeseran tersebut disebabkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tata negara dalam mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada yang dikategorikan sebagai perkara politik oleh kekuasaan yudisial didasarkan pada ajaran negara hukum, konstitusionalisme, checks and balances, serta hak asasi manusia.
"Akibat dari perluasan lingkup demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjatuhkan amar yang bersifat korektif yang berisi perintah hitung ulang dan pemungutan suara ulang, tetapi juga Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan amar yang berisi penghukuman dengan memerintahkan untuk dilakukannya Pemilukada ulang, bahkan mendiskualifikasi pasangan calon," ringkasnya.