Sejumlah elit partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK membenarkan akan adanya reshuffle kabinet jilid III di bulan Januari.
"Saya dengar memang ada (reshuffle) Januari ini, tapi tunggu saja keputusan Presiden," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifuddin Sudding, Jumat (30/12) seperti dikutip Tempo.co.
Kabar rencana perombakan kabinet juga diperkuat oleh juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo. "Memang makin santer kabar tentang rencana pergantian menteri," katanya. Namun begitu, ia mengaku belum pernah mendengar rencana reshuffle itu langsung dari Presiden. "Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo," tambahnya.
Sebenarnya, ungkap salah seorang pengurus teras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), rencana perombakan kabinet itu sudah muncul pada pekan pertama November 2016. Musababnya diduga karena Presiden kecewa terhadap sejumlah anak buahnya yang tak mampu meredam rencana demonstrasi pada 4 November lalu.
Adapula yang mengatakan, isu reshuffle ini dibarengi oleh gagasan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding BUMN. Sampai saat ini pembentukan holding BUMN yang ditargetkan selesai akhir tahun 2016 itu belum menemui titik terang. Menurut Menteri Rini, diperlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 soal pembentukan holding BUMN sebagai dasarnya untuk di-Undangkan. "Pengennya begitu, prosesnya di Sekneg kemudian ke Kemenkumham, tinggal itu saja. Menteri-menteri sudah berikan parafnya," tandasnya.
Selain Menteri BUMN, santer beredar kabar salah satu Menteri lain yang akan menjadi sasaran perombakan adalah Menteri Agama. Namun, Menag Lukman Hakim Saifuddin menolak menanggapinya. "Tanyakan kepada Pak Presiden saja," ujar Lukman.
Ditanya benar apa tidak kabar tersebut, Presiden Joko Widodo dengan tegas membantahnya. "Tidak ada," kata Jokowi singkat, ketika ditemui dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/12) lalu.
Bantahan serupa juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, rencana perombakan kabinet belum dibahas. Ia mengatakan kabar kocok ulang Kabinet Kerja masih rumor belaka. "Reshuffle belum direncanakan, masih rumor," tukasnya
Selain akan dilakukan pada bulan Januari, prediksi lain yang beredar reshuffle akan dilakukan setelah pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari nanti, guna menghindari gejolak politik. Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa berharap menteri dari partainya aman. Sebab, saat ini PKB masih menduduki tiga kursi menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo.
"Kami berharap semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi," tukas Karding, dikutip Liputan6.com
Sedangkan Ketua Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengaku hanya bisa pasrah. Menurutnya, perombakan kabinet adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi dari evaluasi kinerja menteri. Sama halnya dengan yang diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno. "Presiden yang mengetahui kebutuhan kalau dirasakan perlu ada reshuffle," kata Eddy.